Advertisement

PSBB Jawa-Bali, Bagaimana Disinformasi Soal Vaksin?

PSBB Jawa-Bali, Bagaimana Disinformasi Soal Vaksin?
Ilustrasi Vaksin Covid-19. Sumber: poskota.co.id
Editor : Terasbekasi1 Bekasi — Kamis, 7 Januari 2021 14:45 WIB

Jakarta  - Di tengah adanya kebijakan PSBB di Jawa dan Bali, pemerintah diminta untuk segera mengatasi disinformasi soal vaksin yang banyak beredar di tengah masyarakat. Anggota Komisi I DPR, Sukamta menjelaskan bahwa akan sangat terkait dengan efektivitas penanganan Covid-19 yang tengah dilakukan.

"Sejak awal pandemi, pemerintah masih terkesan tertatih tatih dalam berkomunikasi kepada masyarakat. Tidak saja soal kebijakan yang sering berubah-ubah, pemerintah juga belum dijadikan rujukan utama masyarakat dalam penangangan Covid-19," jelas anggota Komisi I DPR, Sukamta, pada Kamis (07/201/2021).

Setelah itu, Sukamta mengungkapkan jika masyarakat sudah terpapar informasi dari berbagai sumber melalui media sosial yang tidak sedikit diantara tidak jelas sumber beritanya dan bermuatan hoaks. Sumber tersebut juga termasuk soal rencana vaksinasi Covid-19, sosialiasi yang dilakukan pemerintah kalah cepat dengan opini anti vaksin atau hoaks soal vaksin yang beredar di dunia maya. "Ini menyebabkan sebagian masyarakat merasa takut untuk divaksin. Ini akan menyebabkan upaya sosialisasi lebih berat dilakukan," ungkapnya.

Anggota Komisi I DPR yang sekaligus Wakil Ketua dari Fraksi PKS ini pun sangat menyayangkan langkah dari pemerintah dalam menjalankan agenda vaksinasi seakan melewati prosedur kesehatan. Akibatnya, hal seperti ini semakin membuat tingkat kepercayaan yang rendah bagi sebagian masyarakat terhadap vaksin yang akan digunakan. "Pemerintah saat lakukan uji klinis fase 3 terhadap lebih dari 1500 relawan dengan vaksin Sinovac menyatakan akan menunggu hasilnya yang akan keluar di bulan Januari-Februari 2021 juga menunggu izin edar BPOM," sambungnya.

Biarpun demikian, Sukamta melanjutkan bahwa hasil dari uji klinis belum keluar, namun pemerintah sudah datangkan 3 juta vaksin dari Cina dan bahkan saat ini sudah mulai didistribusikan ke berbagai daerah. "Ini kan tidak sesuai dengan pernyataan pemerintah di awal. Saya kira ini bukan lagi misinformasi tetapi sudah masuk kategori mismanajemen," tambahnya. Sukamta sendiri sangat berharap pemerintah harus segera memperbaiki kebijakan penanganan pandemi yang simpang siur serta memperkuat upaya sosialiasi dan edukasi melalui kementerian terkait yang memiliki anggaran besar untuk melakukan hal tersebut secara masif dan sistemik.

"Di tengah kebijakan PSBB Jawa-Bali yang dilakukan, saya lihat ini momentum tepat pemerintah perbaiki komunikasi penangangan covid. Maksimalkan kemnkominfo untuk berkomunikasi dengan rakyat," katanya pada laman poskota.co.id. 

Pemerintah harus segera mengajak koordinasi seluruh kanal informasi baik media eletronik, media cetak, media online. Hal itu dapat dilakukan dengan menambah frekuensi komunikasi, perbanyak konten-konten kreatif untuk edukasi dan sosialisasi. Tidak lupa juga dengan tambahan menggunakan semua influencer dengan berbagai latar belakang. 

"Ini penting untuk menguatkan kembali kedisiplinan masyarakat lakukan 3M, juga mengatasi hoaks soal Covid. Jangan sampai PSBB yang dilakukan sia-sia karena lemahnya komunikasi," tutup Anggota Komisi 1 DPR tersebut. (fka)



PSBB Jawa Bali Covid-19 Vaksin Sukamta Anggota Komisi I DPR Rencana Vaksinasi Pemerintah Hoaks

Loading...

Related Post