Dari penolakan tersebut, Sekretaris Perusahaan Bio Farma, Bambang Heriyanto menegaskan vaksinasi covid-19 adalah program pemerintah. Dirinya menyebutkan jika tugas Bio Farma yakni mendukung kebutuhan pemerintah.
"Program vaksinasi ini adalah program pemerintah. Tugas BF (Bio Farma) dalam hal penyediaan vaksinnya, untuk mendukung kebutuhan pemerintah. Adalah tugas kita semua termasuk masyarakat untuk bisa mensukseskan program ini supaya bisa segera menangani pandemi ini," ungkapnya kepada detikcom lewat pesan singkat, Kamis (14/1/2020).
Namun, Bambang belum memberi tanggapan soal bisnis obat yang disinggung oleh Ribka.
Perlu diketahui, Ribka Tjiptaning sebelumnya menolak untuk divaksinasi covid-19. Ia menegaskan lebih memilih untuk membayar denda.
"Saya tetap tidak mau divaksin (Corona) maupun sampai yang 63 tahun bisa divaksin. Saya udah 63 nih, mau semua usia boleh, tetap, di sana pun hidup di DKI semua anak-cucu saya dapat sanksi Rp 5 juta, mending gue bayar, mau jual mobil, kek," terang Ribka dalam rapat kerja (raker) Komisi IX bersama Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin di DPR Jakarta, Selasa lalu (12/1/2021).
Dilansir dari finance.detik.com, tidak hanya itu, dirinya itu juga menyinggung soal jualan obat. Ribka juga mengingatkan pemerintah untuk tak berbisnis dengan menyeret rakyatnya.
"Dari Maret lalu saya udah ngomong dalam rapat ini, begitu covid, ini ujung-ujungnya jualan obat. Jualan vaksinabisini, karena sekarang sudah bukan masanya APD. Nanti habis ini obat ramai, saya cuma ingatkan nih sama Adinda Menteri, nih. Negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya loh. Tidak boleh, mau alasan apa saja, tidak boleh. Saya yang paling kenceng nanti tuh memasalahkan itu" tukas tukas Anggota DPR dari Fraksi PDIP tersebut.. (fka)
