Advertisement

Gunakan Pasal Kekarantinaan, Wamenkumham Mendapati Kritikan

Gunakan Pasal Kekarantinaan, Wamenkumham Mendapati Kritikan
Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkum HAM), Edward OS Hiariej. Sumber: Istimewa
Editor : Terasbekasi1 Bekasi — Kamis, 14 Januari 2021 10:17 WIB
Teras Bekasi, Jakarta – Kebijakan dari Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkum HAM), Edward OS Hiariej yang menerapkan pasal 93 UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, dianggap tidak tepat dan mendapat banyak kritikan. Sepatutnya, pria yang dilantik Selasa (29/12/2020) lalu, menggunakan Pasal 14 ayat 1 UU. 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular.

Salah satu kritik datang dari Pakar Hukum Kesehatan Universitas Widya Mataram Yogyakarta, Hasrul Buamona yang menganggap, pernyataan Wamenkum HAM untuk mempidanakan warga yang tidak mau divaksin Covid-19, kurang tepat.

"Karena yang dipakai itu merujuk pada Pasal 93 UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, jadi kurang tepat," tegasnya, Rabu (13/1/2021).

Dikutip dari poskota.co.id, dirinya menambahkan, bahwa Wamenkum HAM keliru apabila menggunakan Pasal 93 UU No. 6 Tahun 2018 yang dijadikan dasar hukum guna mempidanakan setiap orang yang tidak ingin divaksin. Meskipun norma pidana dalam hal ini bersifat ultimum remedium itu dianggap kurang pas.

"Seperti kita ketahui, dalam Pasal 93 berbunyi, Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan, sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100 juta," terang Hasrul.

Hasrul menyebutkan, bilamana kembali melihat definisi kekarantinaan kesehatan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 6 Tahun 2018, adalah usaha mencegah serta menangkal keluar atau masuknya penyakit dan, atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.

"Dari defenisi ini sebenarnya lebih cenderung kepada pengaturan aktivitas sosial masyarakat yang mana hal ini kemudian terbagi dalam beberapa bentuk karantina yaitu Karantina Wilayah, Karantina Rumah, Karantina Rumah Sakit dan Pembatasan Sosial Berskala Besar," jelas dirinya.

Ia menegaskan, jika kekaratinaan kesehatan lebih pada suatu kebijakan untuk pembatasan kegiatan dan pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular. Sehingga, secara hukum Pasal 93 UU No.6 Tahun 2018 tidak tepat digunakan untuk mempidanakan setiap orang yang tidak ingin di vaksin covid-19.

"Jadi pasal 93, terdapat asas hukum lex scripta, lex certa dan lex stricta. Yang mana asas-asas hukum ini mengatur bahwa hukum pidana harus tertulis, jelas, tegas dan tidak bisa dianalogi. Jadi bukan pasal 93 yang digunakan, harusnya pasal 14 ayat 1" tungkasnya. (fka)



Wamenkumham Pasal Kekarantinaan Kritikan Pakar Hukum Kesehatan

Loading...

Related Post