Advertisement

Ungkap Suap Bansos, KPK Lakukan Penggeledahan di Bekasi dan Jakarta Timur

Ungkap Suap Bansos, KPK Lakukan Penggeledahan di Bekasi dan Jakarta Timur
Komisi Pemberantasan Korupsi. Sumber: ANTARA
Editor : Terasbekasi1 Bekasi — Selasa, 12 Januari 2021 17:03 WIB
Teras Bekasi, Jakarta – Terkait kasus penyuapan bantuan sosial, Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah dua rumah di Jakarta Timur dan Bekasi, Selasa (12/1/2021).

Plt Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi  Ali Fikri mengungkapkan, penggeledahan itu terkait kasus dugaan suap bantuan sosial Covid-19 yang menjerat mantan Menteri Sosial Juliari Batubara.

"Terkait penyidikan dugaan korupsi di Kemensos dengan tsk JPB (Juliari) dan kawan-kawan,  Selasa (12/1/2021), tim penyidik KPK kembali melakukan penggeledahan di dua lokasi," jelas Ali, dilansir pada lama kompas.com.

Diketahui, dua rumah yang digeledah itu terletak di Jalan Raya Hankam, Cipayung, Jakarta Timur, dan Perumahan Rose Garden, Jatikramat, Kota Bekasi. "Proses kegiatan saat ini masih berlangsung dan Informasi lebih lanjut akan kami sampaikan setelah kegiatan selesai," jelas Ali.

Pihak penyidik KPK termuat sudah menggeledah sejumlah lokasi dalam penyidikan kasus ini dalam beberapa hari terakhir. Senin lalu (11/1/2021), penyidik berhasil mengamankan dokumen terkait penyediaan bantuan sosial dar kantor PT Mesail Cahaya Berkat dan PT Junatama Foodia.

Di waktu lain, pada Jumat (8/1/2021) lalu, penyidik sudah mengamankan dokumen terkait kontrak dan penyediaan sembako saat menggeledah kantor PT ANM dan PT FMK di Gedung Patra Jasa, Jakarta Selatan.

Pada kasus ini, Juliari diduga telah menerima uang sebesar Rp 17 miliar yang kemudian dipakai untuk keperluan pribadinya. Sejumlah uang tersebut diduga didapat dari bayaran setiap paket pekerjaan yang harus disetorkan para rekanan kepada Kementerian Sosial sebesar Rp 10.000 per paket bansos senilai Rp 300.000. Tak hanya Juliari, KPK telah menetapkan empat tersangka lain dalam kasus ini yaitu Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) di Kementerian Sosial serta Ardian I M dan Harry Sidabuke selaku pihak swasta. (fka)

 



Bansos Kemensos Komisi Pemberantasan Korupsi Penggeledahan Bekasi JakTim

Loading...

Related Post