Advertisement

Jika Tolak Vaksin Covid-19, Warga Kab. Bekasi Terancam Denda 100 Ribu- 1 Juta

Jika Tolak Vaksin Covid-19, Warga Kab. Bekasi Terancam Denda 100 Ribu- 1 Juta
Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, menyegel objek wisata Waterboom Lippo Cikarang pada hari pertama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Sumber;:ANTARA
Editor : Terasbekasi1 Kabupaten Bekasi — Selasa, 12 Januari 2021 14:35 WIB
Teras Bekasi, Kabupaten Bekasi – Sanksi berupa denda akan dilayangkan apabila Warga Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, menolak untuk divaksin Covid-19.

Hal tersebut terkait dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2020 yang disahkan di akhir Desember lalu.

Di samping itu, menurut Ketua DPRD Kabupaten Bekasi B.N. Holik Qodratulloh, tidak ada alasan menolak program vaksinasi yang akan diselenggarakan.

"Tidak ada alasan menolak divaksin, apalagi Badan POM juga sudah mengesahkan izin penggunaan darurat vaksin salah satu perusahaan produsen vaksin COVID-19," terang Holik di Cikarang, Senin, 11 Januari 2021, pada laman Antara.

Dirinya menyebutkan salah satu muatan Perda 8/2020 mengatur pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran pelaksanaan protokol kesehatan dalam rangka penanganan dan penanggulangan Covid-19.

Tentunya, denda yang dikenakan bervariasi dari Rp100.000 hingga Rp1 juta.

"Di bab sanksi itu dijelaskan bagi penolak vaksin dikenai denda sebesar Rp100 ribu untuk perorangan dan Rp1 juta bagi korporasi atau lembaga," tegasnya.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi Rusdi Haryadi mengharapkan masyarakat untuk mematuhi kebijakan yang tertuang dalam peraturan daerah tersebut supaya penyebaran virus corona dapat dikendalikan.

"Sampai kapan pun lini kehidupan ini tidak akan berjalan normal selagi tren peningkatan kasus terus meningkat di Kabupaten Bekasi. Vaksinasi merupakan solusi dari persoalan ini. Oleh sebab itu, saya mengajak masyarakat untuk mau divaksin. Saya sebagai pejabat negara juga siap untuk divaksin," pintanya.

Rusdi juga mengharapkan pemerintah daerah segera membuat aturan turunan berupa Peraturan Bupati (Perbup) Bekasi agar memiliki kekuatan hukum.

"Dalam penegakannya nanti perlu dibuat aturan turunannya berupa perbup agar lebih detail dan spesifik, tinggal penegak hukum mau memakai aturan perbup atau tidak. Bisa saja nanti malah memakai Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan atau UU Wabah Penyakit Menular. Kalau pakai undang-undang itu, bisa saja kena sanksi pidana," perjelas Rudi. (fka)

 



Vaksin Covid-19 Warga Kabupaten Bekasi Denda 100 Ribu 1 Juta Perda Kabupaten Bekasi DPRD Kabupaten Bekasi

Loading...

Related Post