Advertisement

Terlibat Penyuapan Mantan Komisi V DPR, Hong Artha Jalani Ekeskusi di Lapas Sukamiskin

Terlibat Penyuapan Mantan Komisi V DPR, Hong Artha Jalani Ekeskusi di Lapas Sukamiskin
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri .Sumber: Istimewa
Editor : Terasbekasi1 Bekasi — Sabtu, 9 Januari 2021 16:31 WIB

Teras Bekasi, Jakarta – Hong Artha John Alferd, terpidana kasus suap proyek di Kementerian PUPR dieksekusi ke Lapas Sukamiskin Bandung oleh  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), seusai  divonis hukuman 2 tahun oleh Pengadilan Tipikor.

Sang direktur sekaligus Komisaris dari PT Sharleen Raya tersebut dibuktikan bersalah melakukan korupsi dengan menyuap mantan anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDIP, Damayanti Wisnu Putranti serta mantan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara, Amran H Mustary.

"Atas nama Terpidana Hong Artha John Alfred dengan cara memasukkannya ke Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Sukamiskin untuk menjalani pidana selama 2 tahun dikurangi selama berada dalam tahanan," tegas Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada awak media, Sabtu (09/01/2021) dalam posktoa.co.id.

Penyuapan sejumlah Rp 11,6 miliar tersebut, lanjut Ali Fikri, dilakukan guna memperoleh pekerjaan proyek di Kementerian PUPR.

"Selain itu, Hong Artha juga dibebani untuk membayar denda sebesar Rp150 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan," tambah Ali.

Pada kasus ini, Hong Artha John Alfred selaku Direktur dan Komisaris PT Sharleen Raya (Jeco Group) berbarengan dengan Abdul Khoir selaku Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama dan So Kok Seng alias Aseng selaku Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa memberikan uang sejumlah Rp8 miliar, Rp2,6 miliar dan Rp1 miliar yang masing-masing diadakan dalam bentuk dolar AS kepada Damayanti Wisnu Putranti dan Amran Hi Mustary.

Hong Artha dituduhkan telah melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Motif dari penyuapan tersebut agar Damayanti dan Amran mengusahakan supaya Hong Artha memperoleh paket proyek Program Aspirasi dari anggota Komisi V DPR RI di wilayah kerja BPJN IX Maluku dan Maluku Utara berdasarkan Daftar Isian Program dan Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Tahun Anggaran 2016 lalu. (fka)

 



Korupsi KPK Hong Artha DPR Sukamiskin Penyuapan

Loading...

Related Post