Advertisement

Curiga Kedelai di Timbun, DPR: KPPU Harus Selidiki!

Curiga Kedelai di Timbun, DPR: KPPU Harus Selidiki!
Anggota Komisi VI DPR, Amin AK. Sumber: poskota.co.id
Editor : Terasbekasi1 Bekasi — Sabtu, 9 Januari 2021 12:35 WIB

Teras Bekasi, Jakarta – Sampai saat ini, harga kedelai masih mengalami pelonjakkan harga yang tinggi di Indonesia. Oleh sebabnya, pihak DPR mengusulkan  Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) segera tanggap selidiki dugaan importir kedelai yang dengan sengaja menimbun ketersediaan kedelai. Pasokan kedelai jumlahnya semakin menipis di pasaran global.

Usulan penyelidikan tersebut bertujuan  jika nantinya importir melakukan penimbunan stok, baik KPPU dan Kementrian Perdagagangan wajib mencabut izin impor perusahaan.

“Persoalan kedelai ini kan selalu berulang sejak satu dekade terakhir. Persoalannya sama, yaitu instabilitas harga yang membuat pelaku usaha tempe dan tahu yang didominasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terpukul kenaikan harga,” tegas Anggota Komisi VI DPR RI Amin AK, pada Jumat (08/1/2021) dalam poskota.co.id.

Amin menilai bahwa pemerintah lagi-lagi gagal menanggulangi lonjakan harga kedelai impor sehingga berdampak berdampak pada keberlangsungan usaha para produsen tahu dan tempe.

Pasalnya, masalah kenaikan harga kedelai di pasar global sendiri sudah tercium sejak Agustus 2020 yang seharusnya dapat dicegah oleh pemerintah.

"Dugaan penimbunan stok kedelai itu beralasan, mengingat hanya ada tiga importir yang menguasai 66,3 persen kuota impor kedelai, sehingga sangat berpeluang untuk mengontrol pasokan," beber Amin.

Dengan demikian,  KPPU harus cepat selidiki dugaan importir yang sengaja menahan pasokan kedelai.  Tak lupa Amin juga mendesak pemerintah segera menyusun solusi jangka pendek serta jangka panjang agar persoalan kedelai ini teratasi.

Harapannya, jika jangka pendek pemerintah pemerintah harus segera mencari pasokan kedelai dari luar Amerika Serikat yang selama ini menjadi sumber terbesar pasokan kedelai di dalam negeri.

Karena, sebanyak 95 persen lebih pasokan kedelai impor berasal dari negara Adidaya tersebut.

Mengingat, untuk periode 2020/2021 ini, kedelai AS sudah resmi diambil China.

"Indonesia harus cari pemasok lain, karena panen kedelai lokal masih dua bulan lagi. Itupun jumlahnya sedikit,” ujar legislator dapil Jawa Timur IV itu.

Kemudian, dirinya juga memaparkan berlandaskan data Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), hingga 10 Desember 2020, pihak China telah membeli sedikitnya 58 persen kedelai Amerika Serikat untuk kontrak selama 2020-2021.

Temuan data dari S&P Global Platts Analytics membeberkan jika telah terjadi lonjakan permintaan ekspor kedelai AS yang diprediksi meningkat 31 persen (year-on-year) menjadi 59,87 juta metrik ton.

Alhasil, muncullah kenaikan harga kedelai di pasar global, dimana rata-rata harga kedelai pada Desember 2020 mencapai 461 dolar Amerika per ton, naik 6 persen dari harga November 2020.

Sementara itu, data  rata-rata harga kedelai Amerika pada September 2020-Agustus 2021 sekitar 10 dolar Amerika per bushel, atau naik 17 persen (Year-On-Year).

Anggota Komisi VI DPR tersebut juga memberikan dua solusi kedelai, sejumlah negara produsen kedelai yang perlu dijajaki antara lain Brasil, Argentina, Paraguay, India, Kanada, Rusia, Ukraina, maupun sejumlah negara Afrika.

Selain pembelian langsung,  dirinya menambahkan  Indonesia dapat  menawarkan produk asli negara sendiri sebagai komoditas pertukaran  seperti minyak sawit, kopi, serta produk unggulan lainnya.

“Ini tantangan bagi Menteri Perdagangan yang baru, M Luthfi, untuk mengatasi pasokan kedelai dengan mencari sumber-sumber baru dari negara di luar AS,” jelas  Amin.

Selanjutnya, jika untuk solusi jangka panjang, pemerintah dapat  menugaskan BUMN pangan bersama koperasi pengrajin tahu dan tempe untuk mengembangkan sentra produksi kedelai baru.

Kementerian Pertanian mencatat, produksi kedelai dalam negeri berkisar 420 ribu ton per tahun atau hanya sekitar 15 persen dari total kebutuhan per tahun yang mencapai lebih dari 2,6 juta ton.

“Keterlibatan BUMN pangan yang holding-nya baru dibentuk akhir 2020 lalu, juga untuk mengontrol pasokan agar tidak dikendalikan oleh kartel,” tutup  Amin.

Amin berharap, BUMN pangan minimal mampu mengembalikan produksi kedelai nasional seperti 10 tahun lalu yang mencapai 1,8 juta ton per tahun. (fka)

 

Kedelai Timbu DPR KPPU Harga Naik

Loading...

Related Post