Advertisement

Pengusaha Terpaksa Meringis, PPKM Jawa-Bali Berlangsung Dua Pekan

Pengusaha Terpaksa Meringis, PPKM Jawa-Bali Berlangsung Dua Pekan
Siswaryudi Heru (Wakomtap Kadin). Sumber: poskota.co.id
Editor : Terasbekasi1 Bekasi — Jumat, 8 Januari 2021 13:53 WIB

Jakarta –  Pemerintah Pusat akan menjalankan prosedur Pembatasan Pergerakan Masyarakat Sangat Ketat (PPKM) selama 11-25 Januari 2021 berlaku bagi wilayah Jawa-Bali, hal ini dapat membuat para pengusaha dan investor meringis karena harus menunda atau bahkan membatalkan agenda yang sudah direncanakan.

Pasalnya, Menurut Siswaryudi Heru, Wakil Ketua Komite Tetap Hubungan Antar Lembaga Dewan Pengurus Pusat Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Wakomtap Kadin) menuturkan jika prosedur PPKM tersebut jelas akan berdampak buruk bagi proses pemulihan perekonomian nasional yang diinginkan oleh Pemerintah sendiri.

Siswaryudi Heru yang juga merupakan Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) ini menambahkan PPKM tersebut dapat mengakibatkan para investor yang mulanya berniat memulai kembali datang ke Indonesia, pasti batal datang.

"Waduh, ya klenger dong. Ini akan memperparah rencana Pemulihan Perekonomian Nasional kita. Sejumlah investor dari luar negeri batal datang ke Indonesia. Padahal, para investor yang kebanyakan dari luar itu sudah antri sejak Desember 2020 agar bisa masuk ke Indonesia," jelas Siswaryudi Heru, dalam poskota.co.id pada Jumat (08/01/2020).

"Ya, kabur semua. Batal datang, nanti kalau mereka ke sini, kan ada peraturan dan prokes dari negara masing-masing, datang ke sini dicek. Dan dilarang. Buktinya, sejumlah investasi di Bali, yang investornya Jepang, enggak jadi datang. Padahal, dari bulan Desember 2020 sudah mau datang. Tapi, sejak adanya kebijakan bahwa asing enggak boleh masuk ke Indonesia, ya batal semua" tambahnya.

Pembatasan Pergerakan Diperketat pada sepanjang dua pekan yakni 11-25 Januari 2021 bagi wilayah Jawa-Bali ini,  lanjutnya, akan membuat pengusaha luar dan investor asing menjadi takut ke Indonesia.

Pria yang memiliki jabatan sebagai Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan Pengurus Pusat Dewan Ekonomi Indonesia Timur (DEIT) ini juga menjelaskan jika kebijakan yang diambil Pemerintah Indonesia ini sangat dilematis.

"Sedangkan investor ke kita kan dari asing semua. Dilema sekali. Cuma seharusnya disiasati gitu loh. Kegiatan segala macam diakomodir, diperketat masuk ke Indonesia," ungkapnya.

Siswaryudi menyarankan pemerintah untuk menggunakan semacam mekanisme pengecekan protokol kesehatan yang super ketat, tanpa harus melarang orang asing datang berinvestasi ke Indonesia.

"Jangan dilarang sama sekali. Kalau asing dilarang, ya susah. Mereka ketahan, sementara kita butuh mereka," tambahnya.

Prosedur pemerintah itu memang betul untuk kemanusiaan dan kesehatan. Namun dalam kondisi ini, membuat sangat dilematis. "Untuk sektor nelayan, untuk beli ikan khusus di Jawa dan Bali, mereka para investor itu aja enggak jadi datang," ucapnya.

Kebijakan Pembatasan Pergerakan itu, menurut Siswaryudi Heru, sangat berdampak luas. Contohnya saja, ikan-ikan hasil tangkapan nelayan Indonesia jadi tertahan. (fka)

 



Pemerintah Pusat PPKM Jawa-Bali Pengusaha Investor Meringis Klenger Batal Dua Pekan Wakomtap Kadin Januari 2021 Siswaryudi Heru DEIT HNSI Asing

Loading...

Related Post